NTT

Ketum HMI,”Pemerintah dan Dewan berselingkuh, Masyarakat semakin sengsara.

72
×

Ketum HMI,”Pemerintah dan Dewan berselingkuh, Masyarakat semakin sengsara.

Sebarkan artikel ini

Mahensa Express-Kalabahi. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Alor kembali melakukan aksi mimbar bebas pada Kamis (04/05) terkait dengan beberapa persoalan yang terjadi di daerah ini.

Mengawali orasi, masa HMI melakukan longmarch disekitar Masjid Al Fatah  menuju ke perempatan jalan di stadion mini Kalabahi sambil membawa sebuah keranda sebagai simbol bentuk matinya keadilan ketidakadilan di daerah ini.

Mengawali orasinya, Ketua HMI Cabang Alor Adnan Tholang menegaskan bahwa HMI sebagai organisasi mahasiswa wajib hukumnya untuk mengawal dan menyuarakan setiap persoalan dan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil seperti relokasi para pedagang kaki lima dan pembangunan pasar lipa yang belum tuntas sampai hari ini. Kami HMI dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah saat ini gagal total, kami menolak lupa karena saat audiens dengan bupati soal pasar lipa, bupati mengatakan bahwa ada perpanjagan 90 hari waktu pekerjaan pasar. Maka terhitung tanggal 31 Maret 2017 seharusnya pekerjaan sudah selesai dan para pedagang sudah menggunakan pasar untuk mengais rezeki. Tapi apa yang terjadi saat ini, pembangunan pasar belum selesai. Kami HMI berdiri disini karena bentuk kepedulian terhadap rakyat yang sudah dirampas haknya oleh kebijakan pemerintah dan kepentingan lain kami tidak peduli, lanjut Adnan.

Sekitar 30 menit melakukan orasinya, masa HMI bergerak menuju pasar Inpres Lipa untuk melakukan orasi namun karena pertimbangan akan mengganggu aktifitas jual beli serta macet karena sebagian pedagang berjualan diatas trotoar maka masa bergerak menuju ke gedung DPRD dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.

Sesampainya di depan gerbang Universitas Tribuana Kalabahi masa HMI kemudian melakukan longmarch menuju gedung DPRD sambil menyanyikan lagu perjuangan khas HMI untuk membakar semangat aksi.

Saat berada di halaman gedung DPRD, masa melakukan aksi bakar keranda sebagai bentuk matinya 3 fungsi DPRD dan kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat kecil.

Perselisihan antara masa aksi dengan perwakilan DPRD karena permintaan masa agar pimpinana dewan menerima mereka tidak diindahkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *