Mahensa Express-Kupang. Salom…Bapa, Mama, dan Basodara Semua yang Saya Kasihi.
Pada kesempatan ini, saya perlu menjelaskan tentang sikap politik yang saya ambil hari ini. Bahwa, pada Musda Partai Golkar Provinsi NTT bulan Agustus 2016 yang lalu, Ketua Umum DPP Partai Golkar Pak Setya Novanto dalam pidatonya meberikan diskresi (kewenangan khusus) agar saya kembali memimpin Partai Golkar Provinsi NTT untuk Periode Ketiga dengan tujuan agar saya dicalonkan menjadi calon gubernur NTT pada tahun 2018. Pemberian diskresi itu diberikan dengan syarat harus maju dan menang. Untuk itu saya diminta oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk membuat surat pernyataan diatas metrai yang isinya bahwa jika kalah dalam Pilgub NTT 2018 maka saya harus meletakan jabatan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi NTT.
Saat ini, tanpa melalui mekanisme Juklak 06 Partai Golkar, yaitu harus melalui penjaringan dan survey, baru ditetapkan calon kepala daerah dari Partai Golkar, ternyata DPP Partai Golkar telah menetapkan orang lain sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah (baca pernyataan DPP PG di media, http://www.victorynews.id/golkar-usung-laka-lena-di-pilgub-ntt/). Sikap DPP Partai Golkar tersebut tidak konsisten dengan mekanisme Juklak 06 Partai Golkar. Karena keputusan DPP Partai Golkar tersebut yang tidak konsisten maka menyebabkan saya sudah dikalahkan lebih dahulu oleh DPP Partai Golkar sebelum diberi kesempatan untuk bertarung dalam Pilkada.
Karena itu, saya mewujudkan pernyataan saya bahwa harus meletakan jabatan saya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi NTT sesuai pernyataan tertulis yang diminta Ketua Umum DPP Partai Golkar saat memberikan diskresi agar saya memimpin kembali Partai Golkar Provinsi NTT periode ketiga.
Sehingga, mundurnya saya dari jabatan Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi NTT bukan keinginan sepihak saya tetapi saya harus melaksanakan keinginan Ketua Umum DPP Golkar, Pak Setya Novanto bahwa saya harus mengundurkan diri apabila saya tidak menajdi Gubernur NTT.
Laporkan
Redaksi
Youtube
