INTERNASIONALUncategorized

Benny Wenda Pemimpin Baru Kelompok Pro Papua Merdeka

191
×

Benny Wenda Pemimpin Baru Kelompok Pro Papua Merdeka

Sebarkan artikel ini

Mahensa Express.Com-Vanuatu. Para pemimpin ULMWP pada acara pembukaan pertemuan di Port Vila, pada Senin (27/11).
Dikutif dari laman Vanuatu Daily Post, Pertemuan para pemimpin kelompok pro-kemerdekaan Papua, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Port Vila, Vanuatu, pada hari ini, Jumat (01/12) menyepakati struktur baru kepengurusan organisasi itu sekaligus memilih Benny Wenda sebagai ketua komite eksekutif.

Selain Benny Wenda, disepakati pula Octovianus Mote sebagai wakil ketua, Rex Rumakiek sebagai sekretaris, Jakob Rumbiak sebagai jurubicara, Paula Makabori sebagai bendahara dan Oridek Ap sebagai anggota.

Pertemuan yang berlangsung sejak 26 November tersebut ditandai dengan diserahkannya lahan dan sebuah bangunan sebagai kantor sekretariat ULMWP secara resmi oleh pemerintah Vanuatu untuk disewa. Untuk pertama kalinya ULMWP memiliki kantor baru yang permanen, mengingat ketika organisasi ini dideklarasikan pada tahun 2014, hanya disebutkan bahwa “Kantor pusat ULMWP bertempat di Port Vila,” tanpa alamat yang spesifik.

Secara tidak resmi, pihak ULMWP menyebut kantor baru itu sebagai kedutaan besar ULMWP di Vanuatu.

Terpilih Secara Demokratis

Terpilihnya Benny Wenda sebagai ketua komite eksekutif merupakan cermin perubahan struktur organisasi ULMWP, sebuah organisasi payung yang menaungi tiga kelompok besar pro-kemerdekaan Papua, yakni Negara Federasi Republik Papua Barat (NFRPB), West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) dan West Papua National Parliament (WPNP).

Tahun 2014 ketika ULMWP pertama kali dideklarasikan di tempat yang sama, struktur komite eksekutif tidak mencantumkan jabatan ketua dan wakil ketua. Struktur lama tersebut terdiri dari Octovianus Mote (mewakili NFRPB) sebagai sekretaris jenderal, Benny Wenda (mewakili WPNP)sebagai jurubicara internasional, serta Rex Rumakiek (WPNCL), Jacob Rumbiak (NFRPB) dan Leonie Tanggahma (WPNCL) sebagai anggota komite eksekutif.

Anggota Tim Kerja Dalam Negeri ULMWP, Markus Haluk, membenarkan terjadinya perubahan struktur. “Ya benar,” kata dia, ketika satuharapan.com meminta konfirmasi atas beredarnya daftar pengurus ULMWP yang baru di sejumlah media sosial.

Meskipun demikian, Markus Haluk tak menjelaskan apa alasan perubahan tersebut. Satuharapan mengirimkan email kepada sekjen ULMWP, Octovianus Mote dan Andy Ayamiseba, anggota Dewan Komite ULMWP, menanyakan perihal perubahan ini tetapi belum mendapat respons.

Sebelumnya, kepada Tabloid Jubi, Andy Ayamiseba mengatakan pemilihan pengurus ULMWP berlangsung secara demokratis.

“Pemilihan berlangsung secara demokratis. Benny Wenda terpilih sebagai ketua ULMWP dan Octovianus Mote sebagai wakil ketua. Jacob Rumbiak menjadi juru bicara baru ULMWP,” kata Ayamiseba.

Struktur baru kepengurusan ULMWP yang diumumkan hari ini menunjukkan sebagian besar tokoh-tokoh senior ULMWP masih tetap berada dalam kepengurusan inti. Perubahan yang terjadi lebih kepada pergantian peran ketimbang pergantian figur, seperti Jacob Rumbiak yang akan menjadi jurubicara, peran yang sebelumnya diemban oleh Benny Wenda dan Rex Rumakiek yang menjadi sekretaris jenderal menggantikan Octovianus Mote.

Selanjutnya masuknya dua tokoh muda ke dalam struktur menyiratkan regenerasi dan pembaruan di tubuh ULMWP. Yang pertama adalah Oridek Ap, seorang aktivis pro-kemerdekaan Papua yang bermukim di Belanda. Ia putra dari almarhum Arnold Clemens Ap, seniman dan antropolog Universitas Cendrawasih yang pernah dipenjara karena menyuarakan pembebasan Papua lalu terbunuh pada tahun 1984.

Kehadiran Paula Makabori juga menambah wajah muda dalam kepengurusan inti ULMWP. Paula Makabori di pertengahan dekade 2000-an adalah aktivis Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Papua, yang kemudian hijrah ke Australia. Di negeri tetangga itu ia aktif di WPNCL Australia.

Menurut aktivis mahasiswa Papua yang bermukim di Jakarta, Elias Ramos, struktur baru pengurus ULMWP merupakan cermin diberlakukannya prinsip demokrasi sekaligus politik akomodatif di tubuh ULMWP.

“Di sana ada perwakilan perempuan dan perwakilan lintas daerah, tujuannya agar membatasi politik pecah bambu (politik pecah-belah) yang selama ini dijalankan pemerintah di Papua, isu pantai dan gunung, pulau dan tanah besar, dan lain-lain,” kata Elias kepada satuharapan.com.

Selanjutnya, Elias Ramos menilai perubahan struktur ULMWP merupakan cermin kedewasaan berpolitik.

“Saya melihat ada kemajuan dalam perpolitikan di Papua. Pertama, terlihat dari terlembaganya politik perlawanan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *