Mahensa Express.Com,
Garda Indonesia – Ngada
“Agar kita semua tahu, bahwa tidak ada pembangunan yang dapat dilaksanakan dalam permusuhan dan perpecahan. Dimanapun itu, tak akan pernah ada !”,Itulah sepenggal pesan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dalam sambutannya pada acara seremoni pemasangan pilar batas antara Kabupaten Ngada dan Manggarai Timur di Bensur, Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada, Jumat, 14 Juni 2019
Kegiatan ini merupakan lanjutan dari hasil kesepakatan penyelesaian tapal batas antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur pada 14 Mei 2019, yang berlangsung di ruang rapat Gubernur NTT.
Acara diawali dengan tarian penyambutan dan pengalungan kain adat kepada Gubernur Viktor yang datang bersama rombongan Bupati Manggarai Timur (Matim) Agas Andreas bersama Wakil Bupati Stefanus Jaghur dan Bupati Ngada, Paulus Soliwoa.
Acara dilanjutkan dengan Pintu Manuk, yaitu prosesi saling menukar ayam antar dua daerah. Selanjutnya, diadakan ritual adat Ria Ura Ngana dan Moza Laba, yakni penyembelihan seekor babi dan seekor sapi sebagai simbol rekonsiliasi.
Pemasangan pilar secara simbolis dan penanaman anakan beringin di titik koordinat Lima Bensur, dilaksanakan setelah acara ritual adat Gubernur bersama Bupati Ngada dan Bupati Matim selesais.
Gubernur Viktor dalam kesempatan tersebut, mengajak warga dari kedua kabupaten di daerah perbatasan untuk bersyukur, karena masalah tapal batas yang telah terkatung-katung selama 46 tahun, bisa diselesaikan
“Perdamaian ini bukan kerja siapa-siapa. Perdamaian ini adalah hasil dari cara kerja cinta kasih kedua belah pihak, yang sudah capek untuk saling berhadapan dalam perbedaan. Pada hari ini kedua belah pihak sepakat. Oleh karena itu kita semua patut bersyukur, karena cinta kasih dari semua warga yang ada di sini telah melahirkan sebuah kejadian yang beradab ini,” jelas Gubernur VBL
Gubernur NTT asal Pulau Semau ini pun berharap, agar Pemerintah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Matim beserta semua unsur untuk terus mendukung program-program Pemerintah, sehingga bisa digapai percepatan pembangunan infrastruktur, demi peningkatan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi di daerah.