Dikatakan semua evaluasi kedepan harus dirubah, kepala dinas harus mampu evaluasi staf,metode seperti ini disebut evaluasi terbalik. Untuk birokrasi terukur dan terarah sehingga, kesalahan dapat dievaluasi dan pengawasan dapat berjalan dengan baik. Perjalanan dinas keluar daerah Rp.18.000 000; hinggga Rp.21.000.000; perjalanan dinas memang dijamin undang-undang. Persoalannya adalah apa keuntungan bagi daerah. Kalau tidak menguntungkan daerah untuk apa ada perjalanan dinas. Bayangkan apabila ada 21 SKPD melakukan perjalanan dinas keluar daerah bagaimana daerah mengeluarkan uang dalam sekali perjalanan dinas. Apabila uang tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat maka kita sudah bisa membangun. kelemahannya ada pada evaluasi dan pengawasan agar para kepala dinas ketika keluar daerah ada manfaat bagi masyarakat,”Ujarnya.
Dikatakan program yang dirancang apabila dirinya berhasil mendampingi, Drs.Amon Djobo pada Pilkada 2018 yaitu sebelum melakukan perjalanan dinas seorang kepala dinas harus tidur di desa paling sedikit lima kali. Kurang dari itu berarti tidak boleh melakukan perjalan dinas. Hal-hal seperti ini banyak yg tidak berpikir, mungkin banyak juga yang berpikir tentang itu tetapi terlalu pakai rasa akibatnya tidak berani merubah pola tersebut,”Tegasnya.
Pertemuan ini merupakan perkenalan dengan pemuda watatuku agar saling mengenal sehingga dapat memulai kerja politik 2018. Kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalaupun beda politik beda pilihan jangan kita saling bermusuhan,”Ujarnya.(Dob)
Laporkan
Redaksi
Youtube
