“Setelah evaluasi, Fraksi partai Demokrat temukan, politik anggaran APBD kita masih fokus urus bangun jalan dan jembatan, gedung-gedung megah dan mewah. Belum sungguh-sungguh terpanggil untuk urus manusia NTT seutuhnya,” katanya.
Winston menegaskan, FPD secara khusus memberikan pendapat politik agar fokus terhadap sektor–sektor yang menjadi perhatian utama, yakni Pendidikan dan Kesehatan.
“Fraksi Partai Demokrat menegaskan, sikap mendukung upaya pemerintah meningkatkan belanja daerah untuk sektor pendidikan,” ujarnya.
Tak hanya itu, FPD juga kata dia, mendukung pemerintah untuk Mengalokasikan anggaran untuk dana BOS daerah, untuk pendidikan guna mendukung operasional pendidikan dan pembiayaan guru kontrak komite.
“Harus ada inisiatif kebijakan dan anggaran untuk mengangkat guru komite di SMU dan SMK, yang menjadi kewenangan provinsi sesuai ketentuan aturan menjadi menjadi guru kontrak daerah provinsi,” tuturnya.
Dia berharap, Pemerintah perlu melakukan kajian dan analisa mendalam dari aspek kebutuhan, profesionalisme dan kondisi lembaga pendidikan yang ada sebelum melakukan mutasi.
“Karena fraksi kami mendapatkan laporan, adanya kebijakan mutasi para kepala sekolah dan Guru yang mengkhawatirkan, karena berdasarkan alasan yang tidak jelas, seperti yang juga saat ini dikeluhkan juga terkait kebijakan mutasi dilingkup pemerintah provinsi, yang terkesan masih jauh dari semangat The right man on the right place,” tutupnya.
Penulis : Tarsi Salmon
Laporkan
Redaksi
Youtube
