Organisasi Kepemudaan Nasional Minta Negara Serius Hilangkan Stigma Rasial.

Mahensa Express.Com – Jakarta, Organisasi kepemudaan nasional menyatakan sikap terkait peristiwa yang menimpa mahasiswa Papua di Jawa Timur dan peristiwa yang terjadi di Papua. Para pemuda yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda untuk Indonesia Damai dan Toleran minta negara serius menghilangkan stigma rasial.

“Kami dari organisasi-organisasi kepemudaan tingkat nasional menyatakan, menyesalkan peristiwa yang terjadi di Malang dan Surabaya, yang juga disusul beberapa kota lainnya,” kata Ketua Umum DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Willem Wandik saat menyampaikan pernyataan sikap di Graha Oikoumene, Selasa (20/8).

Dilansir dari, REPUBLIKA.CO.ID
Pernyataan sikap Organisasi Kepemudaan Nasional tersebut mewakili PP Pemuda Muhammadiyah, PP Pemuda Katolik, PP GPII, DPP Gemabudhi, GPN Peradah Indonesia, dan DPP Gema Mathlaul Anwar serta PP Gema Inti. Selanjutnya, PB Pemuda Muslimin Indonesia, PP GP Ansor, Pemuda PGPI, DPP AKGI, dan DPP GAMKI.

Menurut, Willem masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama dan ras merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk itu, Organisasi Kepemudaan Nasional mendesak negara secara serius menghilangkan stigma rasial dan diskriminatif dalam setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hal ini sesuai dengan Sila ke-2 Pancasila, UUD 1945, dan UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Mewakili organisasi kepemudaan nasional, dia juga meminta pemerintah, aparat negara, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh warga negara Indonesia untuk tidak mengucapkan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).

Organisasi Kepemudaan Nasional minta semua pihak tidak melakukan tindakan represif, diskriminatif atau persekusi terhadap sesama warga negara. Hal tersebut sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Juga meminta kepada lembaga agama, adat dan masyarakat untuk mengingatkan, memantau dan bertanggungjawab terhadap setiap ucapan dari tokoh atau pemuka lembaga masing-masing, agar tidak menimbulkan perpecahan ketersinggungan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk,” ujar Willem.