Mutasi PNS Alor, Profesional kah atau Birokrat Politik yang diharapakan Masyarakat?

Abdullah Apah, Pegiat Sosial

Mutasi jabatan dapat juga diartikan sebagai suatu proses peningkatan kemampuan bagi PNS, agar di masa mendatang, lebih mampu dan siap untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Mengingat, hal tersebut akan menjadi modal penting dalam meletakkan citra pemerintah sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Apakah demikian tujuannya? Karena dalam praktek jauh panggang dari api. Hal ini sering kita temukan pejabat birokrat (Pelayan Publik) tidak beda jauh dengan pejabat politik (Demokrasi).

Apa dan bagaimana keterkaitan antara demokrasi dan pelayanan publik? Selama ini antara demokrasi dan pelayanan publik bekerja di dua ranah yang berbeda dan terpisah. Demokrasi merupakan ranah politik, pelayanan publik merupakan ranah administrasi publik. Imajinasi tentang birokrasi dan pelayanan public yang profesional tidak terjadi secara empirik. Dalam praktik birokrasi terbelah menjadi tiga tipe: Birokrat pencari nafkah, Birokrat politik dan Birokrat profesional.

Birokrat pencari nafkah yang tampaknya berjumlah paling banyak. Akuntabilitas publik jauh dari pikiran dan tindakan mereka. Prinsip dasar mereka menjadi PNS adalah bekerja untuk sekadar mencari nafkah. Mereka hanya berpikir secara personal untuk dirinya sendiri, tidak berpikir serius terhadap kepentingan publik. Mereka bekerja apa adanya (taken for granted), tidak mau berpikir dan berkarya lebih serius. Sebagai contoh yang sederhana, begitu membagi-bagi bantuan ke rakyat mereka langsung pergi, tidak mau tahu apakah bantuan itu efektif atau tidak. Tahun-tahun berikutnya, pekerjaan serupa mereka ulang kembali, tanpa menghayati dan menilai apakah pekerjaan yang mereka lakukan itu membawa hasil atau tidak.

Birokrat politik selalu berpikir dan bertindak politik, bukan politik dalam pengertian demokrasi dan kewargaan tetapi politik kontrol, kontestasi dan patronase. Mereka berorientasi mencari dan mengamankan kedudukan (jabatan) dengan pendekatan politik bukan pendekatan profesional. Pendekatan politik antara lain ditempuh dengan membentuk blok-blok politik, membentuk kartel yang mengidentifikasi siapa kawan dan lawan politik, serta merajut patronase dengan pemimpin daerah. Birokrat politik lebih banyak melayani kepentingan pemimpin (penguasa) daripada memimpin anak buahnya, apalagi melayani kepentingan warga. Dugaan sementara saya, mutasi kali ini yang terakhir dimasa kepemimpinan Pemerintah Alor saat ini. Dan jika pilkada berlangsung, saya menduga pasti para birokrat politik secara terang-terangan menjadi “tim sukses” kandidat, terutama sang petahana (incumbent). Sebaliknya, pemimpin daerah yang bercorak penguasa selalu melakukan politisasi birokrasi, juga senang dibentengi oleh para birokrat politik untuk mengawetkan kekuasaannya. Begitu sang pemimpin berujar “Tolong amankan jalan menuju Roma”, sang birokrat langsung paham dan lihai bagaimana merancang dan menjalankan strategi politik.