Pembangunan infrastruktur dari Dana DAK dan DAU hampir 30 milyar. DAK sekitar 26 milyar lebih ditambah DAU sekitar 5 milyar lebih untuk pekerjaan phisik. Kebutuhan infrastruktur di Alor sangat banyak untuk itu bupati dan wakil bupati selalu mendorong masing-masing OPD berinovasi mendatangkan program yang dimiliki oleh pusat. Salah satunya di bidang pendidikan yaitu kita mendatangkan uang dari kemendikbud untuk membangun infrastruktur, rehabilitasi, renovasi sekaolah rusak, sekolah yang belum ada meubeler dilengkapi. Pembangunan ruang kelas baru, Rujab kepala sekolah, sanitasi dan pembangunan LAB perpustakaan untuk SD dan SMP. Pembangunan Laboratorium lebih diarahkan pada Laboratorium Informasi dan teknologi (LAB-IT) sumber dana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Ada 4 sekolah di tahun 2019 ini yang mendapat dana Kementerian PDT yaitu, SD Negeri Padang Panjang, SD Negeri Manmas, SD Negeri Panating dan SMP Negeri Kenarilang danya sudah masuk di rekening sekolah dan dinas telah merekomendasikan untuk proses pencairannya untuk dikerjakan oleh manajemen sekolah. Pelaksanaan kegiatan secara simbolis mulainya proses pekerjaan ruang kelas baru di 4 sekolah tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama di SMP Negeri Kenarilang.
Diharapkan kedepan akan ada bantuan dari APBN untuk 40 SD dan SMP dari Balai wilayah PU Provinsi tim sudah turun untuk melakukan survey sekolah -sekolah yang mendapatkan bantuan ada 40 SD dan 1 buah SMA Negeri. Dalam 2 minggu kedepan Tim verifikasi akan bekerja untuk memverifikasi data dan kondisi real yang ada di sekolah sebagai bahan referensi untuk rehabilitasi.
Dengan pekerjaan phisik dari APBN sekarang program dari Kemendikbud di handle langsung oleh Dinas PU baik provinsi maupun kabupaten tetapi usulan dan adminstrasi lainnya oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.
Tim teknis dari kabupaten, Dinas pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum maupun dari Dinas Keuangan dan Aset Daerah.
Tim ini sudah melakukan pertemuan di Kupang pada 5 hingga 7 Agustus, sebagai tindak lanjut dari pertemuan itu maka tim telah melakukan verifikasi lapangan selama 2 minggu di lokasi sekolah yang akan mendapatkan dana rehabilitasi. Ada 40 SD dan SMP di Alor pada Tahun 2019 ini akan dilakukan rehabilitasi dan renovasi. Sekolah yang tidak ada plafon, meubeler dan belum diplester serta rusak akan dilengkapi dan dilakukan perbaikan pada tahun 2019 ini.
Kadis Abe berharap dengan adanya sarana prasarana yang telah dibangun pemerintah secara bertahap standar minimal pelayanan pendidikan akan terpenuhi. Proses belajar mengajar memiliki dukungan sarana prasarana yang memadai. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam mengupayakan kebutuhan dasar masyarakat mulai terpenuhi. Kebutuhan warga untuk mendapatkan pelayanan sudah mulai terakses, hal ini untuk menghindari agar jangan sampai ada warga negara yang bersekolah dan ada yang tidak bersekolah, dengan demikian maka akan mempengaruhi angka partisipasi dan juga rerata usia masyarakat sebab wajib belajar 9 tahun sudah dianggap tuntas dan sudah masuk pada wajib belajar 12 tahun.
Dijelaskan rerata usia sekolah baru mencapai 7,25 persen, diharapkan pada tahjn 2023 dan 2024 dengan selesainya wajib belajar rerata usia sekolah sudah tuntas. Artinya bahwa pada 2024 rerata usia sekolah sudah tuntas, ini berati kita harus mendekatkan pelayanan dengan masyarakat agar dapat bersekolah. Rerata masyarakat tidak bisa bersekolah karena tidak ada sekolah sehingga banyak yang drop out dan tidak melanjutkan sekolah.
Lanjut, Abe Rerata usia sekolah menjadi kebutuhan untuk memajukan pendidikan di sebuah daerah. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan
Angka Partisipasi Murni (APM), Rerata usia sekolah dan drop out tiga indikator utama ini dipakai untuk mengukur kemajuan pendidikan di suatu daerah karena sangat berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Masyarakat juga diharapkan untuk berpartisipasi mendukung sekolah, jangan sampai ada sekolah tetapi kirim anak sekolah di tempat lain, untuk mencegahnya maka ada kebijakan pemerintah terkait sonasi,”ujarnya.
(M-Express/efk)
Laporkan
Redaksi
Youtube
