Sebelum mengajukan Nota Pengantar Keuangan, Gubernur Laiskodat juga telah mengajukan Permohonan Pinjaman Daerah kepada Pimpinan DPRD NTT Periode 2019-2024. Permohonan persetujuan pinjaman daerah itu diajukan melalui surat Gubernur NTT Nomor: Bu.900’89/KEDUA/2019, tertanggal 9 Oktober 2019, perihal : Permohonan Pengajuan Pinjaman Daerah.
Sesuai isi surat permohonan tersebut, pinjaman daerah akan dilakukan pada tahun anggaran 2019. Pinjaman Rp 900 M tersebut berasal dari Bank NTT dengan mekanisme stand by loan. Pinjaman itu akan dilakukan pada Tahun 2020 dan masuk dalam APBD Tahun Tahun Anggaran (TA) 2020. Namun pengembaliannya hanya dilakukan dalam 2 tahun anggaran, yakni tahun TA 2021 dan 2022.
Informasi yang dihimpun media ini, pengajuan Pinjaman Daerah tersebut tidak melalui mekanisme pembahasan APBD, yakni tidak masuk dalam KUA/PPAS tahun 2020. Padahal sesuai pasal 15 dan 16 PP Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah mensyaratkan, pinjaman daerah harus mengikuti prosedur pengajuan APBD, yakni sejak pengajuan KUA/PPAS, RAPBD, pembahasan hingga penetapan APPB dengan persyaratan yang ketat.
Permohonan Gubernur Laiskodat tersebut mendapat sorotan dari DPRD NTT dalam Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD NTT pada Selasa, 29 Oktober 2019. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD NTT dalam Pemandangan Umumnya meminta penjelasan Pemda NTT tentang asal dana pinjaman, mekanisme pinjaman, dan target capaian pembangunan infrastruktur dan proses yang tranparan.
Menurut FPKB, pinjaman daerah harus sesuai peruntukannya bagi masyarakat NTT serta tidak mengganggu program/kegiatan yang dibiayai ABPD NTT. “Dan jangka waktu pinjaman harus sesuai dengan capaian target RPJMD NTT Tahun 2018-2023,” tulis FPKB.
Hal senada juga dikatakan Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD NTT. “Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah untuk menjelaskan secara rinci skema pembiayaan dimaksud sehingga dapat menjadi pertimbangan kelayakan persetujuan bersama,” ujar Cornelis Foeh, Jubir FPG.
Menurut FPG, pengajuan pinjaman daerah tersebut harus dibicarakan dalam pertemuan khusus agar pembahasannya lebih cermat mempertimbangkan mekanisme pinjaman, rasio keuangan daerah, kesesuaian dengan regulasi dan jangkauan kemampuan pemda maupun Bank NTT.
Sebelumnya, DPRD NTT Periode 2014-2019 telah menolak permohonan pinjaman daerah Gubernur NTT, Viktor Laiskodat kepada Pimpinan DPRD NTT pada awal tahun 2019. Permohonan Laiskodat tersebut dikembalikan tanpa dibahas oleh DPRD NTT.
Alasan penolakan DPRD NTT, karena permohonan tersebut tidak mengikuti mekanisme penetapan APBD sesuai aturan perundagg- undangan yang berlaku. Lagi pula, saat itu APBD NTT tahun 2019 telah ditetapkan pada bulan Desember 2018.( MA/CN tim)
Laporkan
Redaksi
Youtube
